MilenialPos.com – Herd immunity atau kekebalan komunal diprediksi mencapai 70 persen tahun depan, sejak Indonesia udah mulai menggelar vaksinasi COVID-19 dari bulan Januari 2021.
Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas, mengatakan kalau hitungan ini mulai dalam 15 bulan setelah vaksinasi pertama, sejak 14 Januari 2021.
Proyeksi ini berasal dari jumlah peserta vaksin yang mencapai 181,5 juta orang.
Secara rinci, 181 juta orang ini terdiri dari tenaga kesehatan sejumlah 1,4 juta, petugas publik 17,4 juta, lanjut usia 21,5 juga, masyarakat rentang 63,9 juta, dan masyarakat lain 77,4 juta orang.
Menurutnya, vaksinasi Indonesia terhadap 70 juta atau 39 persen dari 181,5 juta saja bisa selesai pada Juli 2021, hal ini bisa menyumbang pemulihan ekonomi nasional.
Tapi, jika vaksinasi ke 70 juga orang baru tercapai September 2021, maka laju dari perekonomian Indonesia kemungkinan cuma 4,2 persen tahun ini.
Meski begitu, aktifnya herd immunity Maret 2022 gak menutup kemungkinan kalau pandemi COVID-19 masih akan berlangsung sampai tahun depan.
Ia juga mengakui bahwa penanganan pandemi COVID-19 masih belum optimal sampai tahun ini.
“Kejadian covid-19 masih mungkin terjadi di 2022. Pencapaian target kesehatan belum optimal,” kata Suharso.
Sampai saat ini, optimalisasi penanganan COVID-19 juga masih terus diusahakan dari beberapa indikator.
Pertama, pencegahan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya screening test sampai kapasitas pengujian.
“Screening test, tracing & tracking masih terbatas, sistem surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum real time, kapasitas pengujian di laboratorium lemah,” terangnya.
Kedua, meski sudah setahun pandemi, fasilitas kesehatan dan farmasi serta alat kesehatan juga belum terlihat optimal.
Masih ada kekurangan alat pelindung diri (APD), ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus lemah karena pelaksanaan yang masih gak jelas.
Ketiga, kapasitas tenaga kesehatan juga masih terbatas. Bahkan banyak tenaga medis yang tertular dan meninggal akibat COVID-19.
Terakhir, pemanfaatan pembiayaan kesehatan masih belum efisien.
