MilenialPos.com – dilansir dari TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Kamis, 22 Juni 2021 dimulai dengan penjelasan manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN atas ditutupnya 130 kantor cabang dan rencana menutup 30 kantor cabang lagi.
Kemudian pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahwa pemerintah akan memberi bantuan sosial atau bansos kepada keluarga yang kepala keluarganya terjangkit Covid-19.
Selain itu berita tentang besaran gaji komisaris Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang dalam sebulan ada yang mencapai ratusan juta hingga di atas Rp 1 miliar. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:
1. BTN Tutup 130 Kantor Cabang Sejak Tahun Lalu, Ini Penjelasan Lengkap Manajemen
Direktur Distribution & Ritel Funding PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, Jasmin, mengatakan, perseroan selama tahun lalu sudah menutup 130 kantor cabang. Berikutnya, pada tahun ini BTN akan menutup 30 kantor cabang lagi.
Penutupan kantor cabang ini, menurut Jasmin, seiring dengan fokus perseroan menggenjot efektivitas digital banking. BTN juga meningkatkan kerja sama dengan banyak pihak ketiga agar pelayanan tetap terjaga meski jumlah kantor fisik minim.
“Strategi ke depan lebih banyak untuk peningkatan produktivitas kantor cabang existing, baik di sisi funding maupun lending,” ucap Jasmin, Rabu, 21 Juli 2021.
Lebih jauh, ia menjelaskan, penutupan kantor cabang juga kian efektif dengan semakin banyaknya pihak ketiga yang bekerja sama dengan perseroan. Baru-baru ini perseroan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) untuk melayani pembukaan eBatara Pos.
Dengan begitu, kata dia, BTN tidak perlu buka cabang banyak untuk mengakuisisi nasabah baru. “Kami juga partnership dengan agen-agen laku pandai dengan sharing fee untuk melayani daerah-daerah jauh dengan pengembangan digital banking,” tuturnya.
2. Luhut Siapkan Bansos untuk Keluarga yang Kepala Keluarganya Terjangkit Covid-19
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah akan memberi bansos kepada keluarga yang kepala keluarganya terjangkit Covid-19.
“Apabila kepala keluarga yang kena, maka kami merencanakan keluarga tersebut akan kami bantu dengan diberikan bansos oleh pemerintah guna meringankan bebannya,” ujar Luhut dalam konferensi pers, Rabu, 21 Juli 2021.
Kebijakan itu selaras dengan rencana pemerintah meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan perawatan pasien Covid-19. Ia mengatakan mereka yang terdeteksi positif Covid-19 segera dibawa ke pusat isolasi yang dibuat pemerintah.
Di pusat isolasi itu, mereka akan mendapat penanganan dan obat-obatan yang dijamin pemerintah. “Keluarganya akan kita berikan sembako, sehingga kalau kepala keluarga yang kena tidak perlu keluarganya menjadi menderita,” ujar Luhut.
Sebelumnya, Luhut mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan meningkatkan pengetesan, pelacakan, dan memperbanyak pusat-pusat isolasi di daerah padat penduduk.
3. Berapa Gaji Komisaris di Sejumlah BUMN? Gaji Komisaris BRI Bukan yang Terbesar
Posisi komisaris Badan Usaha Milik Negara atau komisaris BUMN adalah kursi basah. Gajinya dalam sebulan ada yang mencapai ratusan juta hingga di atas Rp 1 miliar. Penetapan besaran gaji komisaris BUMN tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
Berikut besaran gaji komisaris sejumlah BUMN yang dirangkum dari berbagai sumber:
- Komisaris PT Telkom
Total remunerasi yang dibayarkan kepada seluruh dewan komisaris Telkom untuk tahun 2020 adalah Rp 96,0 miliar. Dengan perincian, untuk komisaris utama Rp 9,86 miliar terdiri dari honorarium serta tunjangan lain Rp 3,81 miliar, dan tantiem Rp 6,06 miliar. Sementara untuk komisaris independen besaran gaji dari Rp 1,49 miliar sampai Rp 11,31 miliar. Sedangkan untuk jabatan komisaris, remunerasinya mulai dari Rp 1,48 miliar hingga Rp 8,86 miliar yang terdiri atas gaji dan tunjangan, serta tantiem.
Anggaran sebesar Rp 96,0 miliar tersebut dibayarkan kepada seluruh dewan komisaris yang terdiri dari 16 orang. Jika seorang komisaris digaji dengan besaran Rp 1,48 miliar per tahun, per bulannya setara dengan lebih dari Rp 120 juta.
