MilenialPos.com – Keputusan Sekjen DPR RI yang memfasilitasi isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR dinilai menambah panjang bukti tidak pedulinya DPR terhadap rakyat di tengah situasi pandemi. Kebijakan itu menunjukkan betapa tidak empatinya DPR terhadap rakyat yang tengah kesulitan di tengah pandemi Corona.
“Fasilitas khusus isoman di hotel bagi anggota DPR yang sudah diputuskan Sekjen kembali menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini,” kata peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).
Lucius lantas menyinggung kebijakan serupa di parlemen yang muncul pada awal pandemi. Dia mengungkapkan, mulai tes PCR, vaksinasi khusus, hingga ICU khusus juga pernah diminta oleh para anggota DPR.
Sejak awal pandemi, kebijakan serupa beberapa kali muncul dari parlemen. Sebut saja tes PCR khusus ketika warga kebanyakan kesulitan karena mahalnya, vaksinasi khusus bagi anggota dan keluarga, permintaan ICU khusus, sampai kebijakan pelat kendaraan khusus anggota DPR,” ucapnya.
Lucius menyebut setiap kebijakan khusus itu padahal selalu membawa kritik keras dari masyarakat. Namun dia merasa heran lantaran semua protes dan kritik masyarakat seperti dianggap angin lalu oleh para anggota DPR.
“Setiap kebijakan yang spesial bagi anggota DPR ini selalu direspons dengan kritik oleh publik. Sayangnya, semua protes dan kritikan itu tampak dianggap angin lalu. Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli, tetapi juga soal respons mereka pada suara publik,” jelasnya.
“Bagi DPR, ketidakpedulian pada suara rakyat tentu saja sesuatu yang kontras. Secara kelembagaan, DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili publik atau rakyat di hadapan kebijakan pemerintah. Kebijakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat,” lanjutnya.
Lebih lanjut Lucius menyebut sikap DPR terhadap rakyat ini justru mengecewakan. Dia pun pesimistis para anggota DPR bakal memikirkan rakyat lantaran selalu sibuk memikirkan diri sendiri.
“Kebijakan yang muncul dari parlemen selama pandemi dan bagaimana DPR tak peduli terhadap masukan dan kritikan publik tentu sangat mengecewakan. Bagaimana DPR mau mewakili rakyat kalau mereka ternyata hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri ketika fasilitas serupa nyatanya juga sangat dibutuhkan rakyat kebanyakan?” ujarnya.
Lucius lantas menganggap konyol jika DPR selalu beralasan mengikuti aturan dengan melaksanakan kebijakan khusus tersebut. Pasalnya, menurut dia, acuan DPR seharusnya suara rakyat dan kebutuhan rakyat, bukan hanya menurut dengan aturan yang menguntungkan diri sendiri.
“Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka. Kalau DPR nurut saja karena menguntungkan mereka ya, maka DPR memang jelas tak peduli dan mau diistimewakan,” sebutnya.
Isolasi Utama di Wisma DPR
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan terkait fasilitas isolasi mandiri di hotel yang disiapkan oleh Sekjen DPR RI bagi anggota hingga staf DPR hanya alternatif. Dasco menyebut prioritas isolasi yang utama bagi perangkat DPR yang terpapar COVID-19 adalah Wisma Kopo milik DPR RI.
“Perlu dijelaskan bahwa yang disiapkan fasilitas isoman bukan hanya anggota DPR, tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staf anggota DPR, dan ASN yang berada di lingkungan DPR. Jadi tidak khusus anggota DPR. Lalu kemudian berdasarkan skala prioritas yang pertama, kami menyiapkan lebih dahulu Wisma Kopo di DPR,” kata Dasco kepada wartawan, Rabu (28/7/2021).
Dasco menjelaskan Wisma Kopo merupakan fasilitas isolasi milik DPR dengan banyak kamar yang terletak di kompleks MPR/DPR. Menurutnya, isolasi mandiri di Wisma Kopo ini salah satu cara untuk menekan laju penularan COVID-19 di lingkungan DPR RI.
“Wisma Kopo itu adalah fasilitas kepunyaan DPR yang kemudian mempunyai juga banyak kamar. Kalau di sana kemudian penuh, itu kemudian berjaga jaga ada di dua tempat yang kemudian disiapkan oleh Kesetjenan. Nah, tentunya ini upaya kami untuk menekan laju COVID atau kemudian menjaga dampak COVID di lingkungan DPR dan sesuai aturan yang ada,” ujarnya
Untuk diketahui, Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan fasilitas hotel untuk isoman bukan program yang dianggarkan. Anggaran fasilitas itu bersumber dari anggaran perjalanan luar negeri yang tidak terpakai dan anggaran lain yang bersifat kontingensi.
“Jadi anggaran COVID ini anggaran kontingensi, bukan yang diprogramkan. Kami menggeser dari anggaran perjalanan luar negeri yang nggak terpakai, dari kegiatan narasumber yang nggak boleh lagi sekarang. Jadi kami menggeser-geser dari dana-dana itu, sifatnya kontingensi, nggak dianggarkan secara utuh tapi kalau dibutuhkan kami revisi. Anggaran COVID kan sekarang ada di setiap kementerian,” ujar Indra, Selasa (27/7).
Hotel untuk fasilitas karantina atau isolasi mandiri itu, selain untuk anggota DPR, juga ditujukan bagi tenaga ahli hingga staf yang terpapar COVID-19. Fasilitas itu disediakan bagi mereka yang terpapar dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
“Yang sudah kerja sama sama kita itu, MoU-nya dengan sama Ibis Grogol, satu lagi di Oasis daerah Pasar Senen Atrium,” ujarnya.
Sumber dari : detikNews
